Jakarta, Investigasi.info -
Lembaga Investigasi Negara (LIN) kembali menyuarakan keprihatinannya terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dinilai berhenti menindaklanjuti penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan meubeler di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang.
Kasus ini sempat mencuat beberapa waktu lalu dan menimbulkan pertanyaan publik, mengenai transparansi dan efektivitas lembaga antikorupsi dalam menangani dugaan korupsi di tingkat daerah.
Menurut LIN, penghentian proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kasus ini sangat disayangkan, mengingat adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang.
Kasus tersebut, yang dilaporkan sejak awal tahun 2023, melibatkan dugaan mark-up harga dan kolusi dalam pengadaan meubeler untuk kebutuhan sekolah-sekolah di kota tersebut. Sudah diperiksa sejak bulan Desember tahun lalu (16/12/2024), namun hingga sekarang belum ada kejelasannya.
“Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkait pengadaan barang di tingkat daerah. KPK, yang seharusnya memiliki peran penting dalam memerangi korupsi, seharusnya tidak menghentikan proses ini begitu saja. Kami berharap, ada langkah konkret dari KPK untuk meneruskan penyelidikan dan memastikan, bahwa para pelaku korupsi dimintai pertanggungjawaban,” ujar Syailendra, Ketua LIN Jawa tengah, di Jakarta, Sabtu (29/3)
Kasus dugaan korupsi pengadaan meubeler itu, lanjutnya, menjadi sorotan publik, karena melibatkan anggaran yang cukup besar, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang.
Sebab, dugaan penyimpangan yang terjadi berdampak pada kualitas barang yang diterima oleh sekolah-sekolah, dan tentunya merugikan kepentingan siswa serta guru, yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang memadai.
Transparansi Penanganan KPK
Sejumlah pihak juga meminta, agar KPK mengedepankan transparansi dalam menangani kasus-kasus korupsi di tingkat daerah. Keputusan untuk menghentikan penyelidikan tanpa penjelasan yang memadai, membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi keputusan tersebut.
Oleh sebab itu, Lembaga Investigasi Negara juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat, agar bersama-sama media terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Kami mengimbau, agar masyarakat tetap aktif memantau dan mengawasi perkembangan kasus ini. Jangan biarkan kasus korupsi yang merugikan publik justru terhenti begitu saja,” lanjut Syailendra
Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan pernyataan resmi terkait penghentian penyelidikan kasus pengadaan meubeler Disdik Kota Semarang. Publik berharap agar lembaga antikorupsi tersebut, memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai alasan keputusan tersebut.
Dengan ketidakpastian yang masih mengelilingi penanganan kasus ini, perhatian publik tetap tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh KPK, dalam upaya memberantas praktik korupsi yang masih merajalela di berbagai sektor di pemerintahan.
By : (NoviNashoka)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar