Makassar, Investigasi.info -
Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) melakukan aksi unjuk rasa prakondisi menuju Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional di pertigaan Alaudin-Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kamis, 24 April 2025
Massa aksi membentang spanduk tuntutan bertulis Adili Jokowi dan Rakyat Bersatu Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran.
Aksi prakondisi menuju Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional tersebut, massa aksi mendesak Pemerintah segerah Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT), Wujudkan upah layak bagi pekerja, stop PHK massal, Hapuskan sistem outsourcing, cabut UU Omnibus Law, dan Wujudkan pendidikan gratis.
Jendral lapangan Doni mengatakan bahwa isu Adili Jokowi dan Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran adalah sebagai bentuk kekecewaan terhadap masa kepemimpinan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden dan mosi tidak percaya terhadap Rezim Prabowo-Gibran.
"Kami melihat tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap kelass pekerja dan isu-isu Pendidikan, padahal kelas pekerja dan dunia pendidikan adalah kekuatan terbesar untuk kemajuan bangsa," ujar Doni.
Lebih lanjut, Doni menegaskan bahwa tuntutan Adili Jokowi adalah kekecewaan kami terhadap masa kepemimpinan Jokowi yang kami anggap telah merusak demokrasi, merusak konstitusi, melakukan praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga mengendalikan aparat penegak hukum serta kebijakan-kebijakan tidak berpihak kepada rakyat, salah satu contohnya pengesahan UU Omnibus Law yang merugikan rakyat pekerja.
Sementara tuntutan Gulingkan Rezim Prabowo-Gibran adalah atas dasar kekecewaan beberapa kebijakan yaitu pengesahan UU TNI, isu RUU TNI, RUU Keamanan Nasional, RUU KUHAP, Kabinet Gemuk, Penggusuran dan perampasan ruang hidup rakyat, serta tidak ada keberanian mengesahkan UU Perampasan Aset.
"Kami menilai carut marut negara ini tidak terlepas dari kepemimpinan presiden sebelumnya yaitu Joko Widodo yang sampai merusak demokrasi, merusak konstitusi dan menerbitkan UU Omnibus Law yang semakin melanggengkan eksploitasi terhadap kaum buruh/pekerja," pungkasnya.
"Sementara di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran kebijakan mengesahkan UU TNI dan RUU Polri serta efisiensi anggaran adalah bukti tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat. Pasalnya dampak dari disahkannya UU TNI semakin banyak terjadi perampasan ruang hidup rakyat serta intimidasi terhadap buruh dan aktivis yang dilakukan oleh TNI dan Polisi," tambahnya.
Olehnya itu, kata Doni, kami dari GRD secara tegas menyatakan sikap dengan mengangkat isu Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran.
"Kami menyerukan Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran karena kami menilai pemerintahan Prabowo-Gibran tidak merepresentasikan keberpihakan terhadap rakyat," tutupnya.
Dalam aksi tersebut, Gerakan Revolusi Demokratik (GRD) mengangkat isu yaitu "Adili Jokowi dan Rakyat Bersatu Gulingkan Prabowo-Gibran" dengan tuntutan:
1. Cabut UU TNI dan Kembalikan Tentara Ke Barak.
2. Tolak RUU Polri.
3. Tolak PHK massal.
4. Hapuskan outsourcing.
5. Wujudkan upah layak bagi buruh atau pekerja.
6. Tolak RUU Keamanan Nasional.
7. Cabut UU Omnibus Law.
8. Wujudkan pendidikan gratis.
Sumber : Penakita.info
Tidak ada komentar:
Posting Komentar