SBY mengatakan Moeldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI di bawah pemerintahannya tidak pernah melakukan tindakan yang kurang terpuji. Tak seperti sekarang yang ingin mengambil alih Partai Demokrat.
"Waktu itu Moeldoko tak lakukan perbuatan tak terpuji. Jadi saya pikir boleh diabadikan karena itu sejarah," kata SBY saat diwawancarai CNN Indonesia di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (29/8).
SBY menjelaskan museum merupakan perjalanan narasi dan rekaman dari realitas yang terjadi di masa lalu. Karena itu, ia tak bisa menolak realita bahwa Moeldoko dulu sempat menjadi bagian pemerintahan yang dipimpinnya.
"Kami enggak bisa ubah jalannya sejarah. Makanya ada di sana, dalam hubungan kabinet, dengan kolega pimpinan TNI," kata dia.
Mengenai tindakan Moeldoko baru-baru ini yang ingin mengambil alih kepengurusan Partai Demokrat, SBY menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai.
"Lihat dengan apa yang dilakukan sekarang, rakyat silakan menilai. Saya percaya hukum hati nurani, hukum akal sehat, tanpa saya beri penalti pun secara moral dan sosial, bila masih melihat foto itu, pasti ada komentar," kata dia.
Selain itu, SBY menilai tindakan Moeldoko yang berupaya mengkudeta Demokrat sebagai sinyal tak baik bagi iklim demokrasi di Indonesia. Terlebih, Moeldoko statusnya kini berada di lingkar kekuasaan Presiden Jokowi.
Ia melihat tindakan Moeldoko seolah-olah dibolehkan oleh hukum. Padahal sebaliknya, tindakan Moeldoko melanggar hukum dan melanggar moral sebagai pejabat negara.
"Saya berangkat begini, tolong dihormati kedaulatan parpol, oleh siapa pun, baik negara dan pemerintah. Jangan ganggu lah parpol. Mereka komponen bangsa, mereka jadi bagian buat Indonesia makin maju dan adil makmur," kata SBY.
Sebelumnya, dua foto Moeldoko yang terpasang di salah satu sudut Museum SBY-Ani di Pacitan, Jawa Timur sempat diunggah Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon di akun X pribadinya. Jansen mengaku kaget dan merasa tidak terima wajah Moeldoko terpampang di sana.
"Kami kaget karena melihat di salah satu dinding terpasang foto ada wajah Moeldoko (salah satunya foto di bawah). Sontak saya dan beberapa teman tidak terima," kata Jansen melalui akun X pribadinya @jansenjs, Jumat (23/6).
Moeldoko berupaya mengambil alih pucuk pimpinan Partai Demokrat pada Februari 2021. Moeldoko dkk menggelar KLB di Deli Serdang dan Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021.
Namun, pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang. Baru-baru ini Mahkamah Agung (MA) menolak upaya peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat.
Sumber : CnnIndonesia.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar